Banyu Raya Merawat Tradisi: Ketika Kemerdekaan dan Maulid Nabi Dipertemukan dalam Panggung Budaya

MediaSuratkabarUmum.com || CILILIN, BANDUNG BARAT — Perayaan kemerdekaan dan peringatan keagamaan di tengah masyarakat tidak selalu harus hadir dalam bentuk hiburan yang meriah. Di balik sebuah panggung sederhana, kebersamaan dapat tumbuh melalui karya, tradisi, dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Semangat itulah yang dihadirkan organisasi Banyu Raya dalam rangkaian kegiatan memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus Maulid Nabi Muhammad SAW.

Banyu Raya memilih menghadirkan sesuatu yang memiliki kekhasan tersendiri. Drama perjuangan, drama sosial, drama kehidupan, serta kaulinan baheula khas Sunda menjadi bagian dari pertunjukan yang disuguhkan kepada masyarakat.

Pilihan tersebut menjadi menarik karena hiburan yang dihadirkan tidak semata-mata berorientasi pada kesenangan, tetapi juga membawa pesan tentang sejarah, kebudayaan, kehidupan sosial, dan pentingnya menjaga identitas masyarakat Sunda.

Mengenang Perjuangan Melalui Seni Pertunjukan

Drama perjuangan menjadi salah satu bagian penting dalam rangkaian kegiatan. Melalui seni pertunjukan, kisah perjuangan dihadirkan kembali sebagai pengingat akan jasa para pahlawan dan generasi terdahulu yang telah memberikan pengorbanan bagi bangsa.

Bagi Banyu Raya, mengenang perjuangan tidak harus selalu dilakukan melalui seremoni. Seni dan kreativitas juga dapat menjadi ruang untuk menyampaikan nilai-nilai perjuangan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

Tokoh Banyu Raya, Wandri Hariyan, mengatakan drama telah menjadi bagian yang terus dipertahankan dalam kegiatan organisasi tersebut.

“Alhamdulillah, setiap tahun organisasi Banyu Raya ini berbeda dari yang lain. Kalau yang lain sudah biasa dengan hiburan band dan dangdut, Banyu Raya pasti drama selalu ditampilkan,” ungkap Wandri.

Kaulinan Baheula, Warisan yang Kembali Dihidupkan

Yang tak kalah menarik, sejumlah permainan tradisional Sunda atau kaulinan baheula turut diangkat ke dalam pertunjukan.

Mulai dari paciwit-ciwit lutung, encrak, enggrang, loncat tinggi, sondah hingga maen beklen, semuanya dikemas menjadi bagian dari cerita.

Sederhana, tetapi memiliki makna. Permainan yang dahulu begitu dekat dengan kehidupan anak-anak Sunda tersebut kembali diperkenalkan melalui panggung pertunjukan.

Inilah salah satu bentuk ngamumule budaya Sunda—menjaga warisan budaya agar tidak berhenti menjadi cerita masa lalu, melainkan tetap dikenal dan diapresiasi oleh generasi hari ini.

Kreativitas Pemuda di Balik Panggung

Kehadiran pertunjukan tersebut juga tidak terlepas dari kreativitas para pemuda. Giri Finansa, A.Md., menjadi salah satu tokoh yang turut berperan dalam penyusunan sejumlah naskah drama dengan tema sosial, perjuangan kehidupan dan kaulinan baheula.

Keterlibatan generasi muda menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan tradisi. Sebab, budaya akan tetap hidup ketika generasi penerus tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut menciptakan dan mengembangkannya.

Kemerdekaan, Maulid dan Kebersamaan

Rangkaian kegiatan Banyu Raya kemudian diperkaya dengan nuansa religius melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Warga mengikuti doa bersama dan mahalul qiyam, disertai penampilan grup qosidah Al Gofar Assa'adah yang melibatkan kaum ibu.

Kegiatan tersebut turut diisi bersama Ustad H. Syarif Hidayatullah, S.Pd.I, Ketua RT Anwar Hidayat (Away), serta Ketua Pelaksana Aldika.

Perpaduan antara semangat kemerdekaan dan nilai keagamaan tersebut menghadirkan suasana kebersamaan yang terasa kuat. Masyarakat tidak hanya datang untuk menyaksikan pertunjukan, tetapi juga menjadi bagian dari sebuah perayaan yang mengandung nilai sejarah, spiritualitas dan budaya.

Lebih dari Sekadar Perayaan

Antusiasme masyarakat menjadi gambaran bahwa tradisi dan kreativitas lokal masih memiliki tempat di hati warga.

Apa yang dilakukan Banyu Raya memperlihatkan bahwa sebuah perayaan dapat menjadi ruang untuk menghibur sekaligus mengingatkan, meramaikan sekaligus merawat, serta berkumpul sekaligus mempererat persaudaraan.

Pada akhirnya, panggung Banyu Raya bukan hanya tentang siapa yang tampil dan bagaimana pertunjukannya berlangsung.

Lebih jauh, ada pesan yang ingin diwariskan: kemerdekaan patut dikenang, perjuangan perlu dihargai, agama menjadi tuntunan, dan budaya harus terus dirawat.

Sebab ketika tradisi diberi ruang untuk hidup, generasi muda tidak hanya mengenal dari mana mereka berasal, tetapi juga memahami nilai yang patut mereka teruskan. ***Red

Read More

Data 525 Peserta Didik Dipertanyakan, PKBM Citatah Endah Diduga Perlu Verifikasi Dapodik dan Kegiatan Belajar

BANDUNG BARAT, Mediasuratkabarumum.com — Keberadaan dan validitas data peserta didik di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Citatah Endah yang berlokasi di Kampung Cicocok RT 03/RW 03, Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, menjadi sorotan masyarakat.

Sorotan tersebut muncul setelah adanya aduan dari salah seorang tokoh masyarakat berinisial E, yang mempertanyakan kesesuaian antara jumlah peserta didik yang tercantum dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan kondisi sarana dan aktivitas belajar yang menurutnya terlihat di lokasi.

Berdasarkan informasi yang diterima, dalam data Dapodik PKBM Citatah Endah tercantum sebanyak 319 peserta didik laki-laki dan 206 peserta didik perempuan, dengan total mencapai 525 peserta didik.

Namun, jumlah tersebut dinilai perlu dilakukan verifikasi lebih lanjut karena berdasarkan pengamatan masyarakat, fasilitas ruang belajar yang tersedia disebut hanya berjumlah dua ruangan.

E mengaku merasa heran dengan jumlah peserta didik yang cukup besar tersebut apabila dibandingkan dengan kondisi tempat kegiatan belajar mengajar di lokasi.

“Saya melihat data jumlah siswanya cukup banyak, 319 laki-laki dan 206 perempuan, total 525 siswa. Tapi kelas yang tersedia hanya dua ruangan. Kalau kegiatan belajar Sabtu atau Minggu, yang saya lihat datang tidak begitu banyak, paling sekitar 50 sampai 70 siswa. Jadi sisanya ke mana dan bagaimana sistem kegiatan belajarnya, itu yang perlu dijelaskan,” ungkap E kepada awak media, Sabtu (30/8/2026).

Menurutnya, informasi tersebut bukan untuk langsung menuduh adanya pelanggaran, melainkan menjadi dasar agar pihak terkait melakukan pengecekan secara objektif terhadap kesesuaian data administrasi dengan kondisi faktual di lapangan.

Menindaklanjuti adanya aduan tersebut, awak media kemudian mendatangi lokasi PKBM Citatah Endah di Kampung Cicocok, Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, pada Minggu (31/8/2026).

Saat berada di lokasi, awak media tidak berhasil bertemu langsung dengan kepala sekolah maupun pihak yayasan. Awak media hanya bertemu dengan seorang berinisial R, yang disebut sebagai anak dari pimpinan PKBM.

Dalam keterangannya, R menyebut jumlah peserta didik yang aktif belajar diperkirakan mencapai sekitar 300 orang. Ia juga membenarkan bahwa kegiatan belajar dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu.

“Yang belajar mungkin sekitar 300 siswa. Belajarnya Sabtu dan Minggu,” ujar R.

Ketika ditanya mengenai ketersediaan sarana ruang kelas, R juga menyampaikan bahwa di lokasi tersebut hanya tersedia dua ruang kelas.

Keterangan tersebut kemudian memunculkan sejumlah pertanyaan yang perlu mendapatkan klarifikasi dari pihak pengelola PKBM maupun instansi pendidikan yang berwenang. Terutama mengenai mekanisme pembagian jadwal belajar, sistem kehadiran peserta didik, kapasitas rombongan belajar, hingga kesesuaian data peserta didik yang tercatat dalam sistem Dapodik.

Untuk memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, awak media berupaya meminta penjelasan langsung kepada pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan PKBM Citatah Endah.

Awak media meminta kepada R untuk dapat mempertemukan dengan orang tuanya selaku pihak yang dianggap mengetahui dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lembaga tersebut.

Namun R hanya menyampaikan bahwa permintaan tersebut akan diteruskan.

“Nanti saya sampaikan,” singkat R.

Setelah itu, awak media kembali berupaya melakukan konfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp guna meminta waktu bertemu dengan kepala PKBM maupun ketua yayasan untuk menjelaskan persoalan tersebut.

Namun hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi tersebut belum mendapatkan respons.

Karena itu, pemberitaan ini masih terbuka untuk hak jawab dan klarifikasi dari pihak PKBM Citatah Endah maupun yayasan yang menaunginya.

Persoalan utama yang mencuat bukan semata-mata soal jumlah peserta didik yang besar, melainkan perlunya memastikan apakah data yang tercantum dalam sistem pendidikan telah sesuai dengan kondisi faktual.

Apabila memang terdapat 525 peserta didik yang tercatat secara resmi, maka penting untuk dilakukan pemeriksaan terkait sejumlah aspek, di antaranya:

Keberadaan dan identitas seluruh peserta didik;

*Status aktif masing-masing peserta didik;

*Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);

*Dokumen administrasi pendaftaran;

*Daftar hadir kegiatan pembelajaran;

*Pembagian jadwal dan rombongan belajar;

Ketersediaan ruang belajar;

*Jumlah tutor atau tenaga pendidik;

*Kesesuaian data Dapodik dengan kondisi faktual;

*Serta mekanisme pelaksanaan kegiatan belajar bagi seluruh peserta didik yang tercatat.

Hal tersebut penting dilakukan karena Dapodik merupakan bagian dari sistem data pendidikan nasional yang digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan program, evaluasi hingga pengambilan kebijakan pendidikan.

Kementerian Pendidikan juga menegaskan bahwa data pendidikan harus dikelola secara akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bahkan pada Agustus 2026, Kemendikdasmen secara terbuka menyatakan keseriusannya dalam menelusuri informasi terkait dugaan penyalahgunaan data peserta didik dalam sistem Dapodik dan menekankan pentingnya proses verifikasi secara objektif.

Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat maupun pihak terkait diharapkan dapat melakukan verifikasi langsung terhadap PKBM Citatah Endah agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat.

Apabila seluruh data peserta didik terbukti valid dan kegiatan pembelajaran memang berjalan dengan sistem pembagian jadwal tertentu, maka pihak pengelola perlu menjelaskan kepada publik secara terbuka.

Sebaliknya, apabila dalam proses verifikasi ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi faktual, maka perlu dilakukan evaluasi dan penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dugaan ketidaksesuaian atau kemungkinan manipulasi data pendidikan, terdapat sejumlah regulasi yang dapat menjadi dasar bagi pihak berwenang untuk melakukan pemeriksaan.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang ini menjadi dasar utama penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Dalam Pasal 66, disebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Artinya, apabila terdapat informasi masyarakat mengenai dugaan ketidaksesuaian data atau pelaksanaan pendidikan, pemerintah daerah memiliki dasar untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan.

2. Permendikbudristek Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Regulasi ini merupakan salah satu dasar penting dalam tata kelola data pendidikan nasional dan saat ini berstatus berlaku.

Peraturan tersebut mengatur penyelenggaraan Satu Data di lingkungan pendidikan, termasuk pentingnya pengelolaan data yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan kebijakan. Regulasi ini juga menggantikan Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan.

Dengan demikian, setiap data pendidikan yang disampaikan melalui sistem resmi harus dapat dipertanggungjawabkan dan diverifikasi kebenarannya.

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Prinsip utama Satu Data Indonesia adalah tersedianya data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip tersebut menjadi penting dalam pengelolaan data pendidikan karena data peserta didik dapat menjadi salah satu instrumen dalam penyusunan kebijakan pemerintah.

4. Potensi Konsekuensi Hukum

Perlu digarisbawahi bahwa hingga saat ini informasi mengenai PKBM Citatah Endah masih berupa dugaan dan belum ada keputusan resmi yang menyatakan terjadi manipulasi data.

Namun apabila dalam pemeriksaan resmi nantinya ditemukan adanya tindakan memasukkan data yang tidak sesuai dengan fakta secara sengaja dan data tersebut digunakan untuk memperoleh keuntungan, bantuan, fasilitas atau kepentingan tertentu, maka aparat atau instansi berwenang dapat menelusuri kemungkinan pelanggaran sesuai dengan fakta hasil pemeriksaan.

Penentuan ada atau tidaknya unsur pidana maupun pelanggaran administrasi tentu merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan instansi pemerintah yang berwenang, bukan kesimpulan media.

Awak media menegaskan bahwa pemberitaan ini dibuat berdasarkan informasi masyarakat dan hasil penelusuran awal di lapangan.

PKBM Citatah Endah, pihak yayasan, kepala PKBM maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat diberikan ruang yang sama untuk memberikan hak jawab, klarifikasi dan penjelasan terkait jumlah peserta didik, sistem pembelajaran serta kesesuaian data yang tercantum dalam Dapodik.

Publik kini menunggu langkah konkret dari instansi terkait untuk memastikan apakah data 525 peserta didik tersebut benar-benar sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

Jika data valid, tentu harus dapat dibuktikan melalui administrasi dan sistem pembelajaran yang jelas. Namun jika ditemukan ketidaksesuaian, maka evaluasi dan penanganan sesuai aturan perlu dilakukan secara transparan demi menjaga integritas dunia pendidikan. ***Red

Read More

Dua Tahun Jaga Kamtibmas Sukaluyu, Kapolsek Kumpulkan Tokoh Masyarakat dalam Suasana Kekeluargaan

MediaSuratKabarUmum.com || CIANJUR — Suasana penuh keakraban mewarnai kegiatan silaturahmi Kapolsek Sukaluyu bersama unsur pemerintahan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta sejumlah elemen masyarakat Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur.

Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat hubungan antara jajaran kepolisian dengan masyarakat sekaligus bentuk apresiasi Kapolsek Sukaluyu kepada berbagai pihak yang selama ini turut mendukung pelaksanaan tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Dalam sambutannya, Kapolsek Sukaluyu menyampaikan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir. Ia mengatakan, kegiatan tersebut sengaja dikemas secara sederhana sebagai ruang untuk berkumpul, makan bersama, serta berbincang dalam suasana santai dan kekeluargaan.

«“Intinya rasa kasih sayang kami ingin mengumpulkan bapak-bapak dan ibu-ibu di malam ini, untuk kita sama-sama bisa ngopi bersama, makan bersama. Tidak ada maksud lain,” ujar Kapolsek.»

Kapolsek juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang selama ini telah membantu dan memfasilitasi kegiatan, termasuk penggunaan gedung PGRI sebagai tempat pelaksanaan silaturahmi.

Sejumlah unsur pemerintahan dan masyarakat turut hadir dalam kegiatan tersebut. Di antaranya perwakilan Puskesmas Sukaluyu, para ketua RW, Ketua APDESI bersama para kepala desa, Ketua Karang Taruna, Ketua PKK Kecamatan Sukaluyu beserta jajaran, anggota Polsek Sukaluyu, anggota Polres Cianjur, Bhayangkari, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Apresiasi khusus juga disampaikan kepada Komandan Pos Militer (Danposmil) yang selama ini dinilai aktif mendampingi berbagai kegiatan di wilayah Kecamatan Sukaluyu.

«“Pak Kaposmil yang selalu mendampingi setiap waktu, dari mulai awal sampai akhir. Terima kasih, Pak Kaposmil,” ungkapnya.»

Dua Tahun Mengabdi di Sukaluyu

Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Sukaluyu turut mengenang perjalanan tugasnya selama memimpin Polsek Sukaluyu.

Ia menjelaskan bahwa dirinya mulai menjabat sebagai Kapolsek Sukaluyu pada Juli 2024. Hingga Agustus 2026, masa pengabdiannya di Kecamatan Sukaluyu telah mencapai kurang lebih dua tahun.

Selama menjalankan tugas, ia juga telah mengikuti tiga kali pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Sukaluyu.

«“Dulu TR kami di bulan Juli 2024. Kemudian kami kemarin mendapatkan telegram, surat perintah dari Polda Jabar itu bulan Agustus 2026. Jadi kami sudah dua tahun, lebih sedikit, hampir dua tahun pas,” jelasnya.»

Ia turut mengenang kesan pertamanya saat mulai bertugas di Cianjur. Menurutnya, Cianjur selama ini dikenal dengan udara yang sejuk. Namun, kondisi yang dirasakannya ketika pertama kali bertugas justru cukup panas.

Lebih dari sekadar acara silaturahmi, kegiatan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dan sinergitas antara kepolisian dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, serta berbagai elemen masyarakat.

Hubungan yang baik antara kepolisian dan masyarakat dinilai menjadi salah satu modal penting dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah Kecamatan Sukaluyu.

Kapolsek berharap komunikasi dan hubungan kekeluargaan yang telah terjalin selama dirinya bertugas dapat terus dipelihara, sehingga sinergitas antara kepolisian dan seluruh unsur masyarakat tetap berjalan dengan baik.

Kegiatan silaturahmi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Para peserta menikmati makan bersama sembari berbincang santai, mencerminkan kedekatan antara jajaran kepolisian dengan unsur pemerintahan dan masyarakat Kecamatan Sukaluyu. ***Red

Read More

FUNGSI PENGAWASAN DIPERTANYAKAN, DUGAAN PELANGGARAN PENGELOLAAN DANA SEKOLAH DI BANDUNG BARAT MENCuat

BANDUNG BARAT, Mediasuratkabarumum.com — Fungsi pengawasan terhadap pengelolaan satuan pendidikan negeri di Kabupaten Bandung Barat mulai dipertanyakan. Sejumlah kepala sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri disebut-sebut diduga menjalankan pengelolaan administrasi dan dana operasional sekolah yang perlu diuji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sorotan terutama diarahkan pada implementasi Permendagri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah, yang hingga kini tercatat masih berstatus berlaku. Regulasi tersebut mengatur berbagai aspek pengelolaan dana BOSP/BOS, termasuk mekanisme penganggaran, penatausahaan, pelaporan, serta penunjukan bendahara pada satuan pendidikan.

Persoalannya bukan semata-mata pada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh individu kepala sekolah, tetapi juga menyangkut sejauh mana fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat benar-benar berjalan.

Jika dugaan tersebut benar dan terjadi berulang di sejumlah sekolah, publik tentu berhak mempertanyakan: di mana fungsi pengawas bina? Di mana pengawasan Dinas Pendidikan? Dan sejauh mana fungsi pengawasan DPRD melalui Komisi I dijalankan?

Jangan sampai pengawasan hanya muncul setelah persoalan menjadi konsumsi publik.

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran adanya pembiaran administratif apabila temuan atau ketidaksesuaian yang seharusnya dapat dicegah melalui pembinaan dan pengawasan justru berlangsung berulang tanpa koreksi yang jelas.

Padahal, pengelolaan dana operasional pendidikan bukan persoalan administratif biasa. Dana tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan pelayanan pendidikan dan penggunaan anggaran publik.

Permendagri 3/2023 sendiri menyediakan format dan mekanisme yang cukup jelas, termasuk mengenai keputusan kepala daerah tentang penunjukan bendahara dana BOS/BOSP pada satuan pendidikan negeri.

Karena itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat dituntut membuka ruang klarifikasi dan evaluasi secara terbuka terhadap sekolah-sekolah yang diduga tidak menjalankan ketentuan sebagaimana mestinya.

Begitu pula dengan pengawas bina, yang memiliki posisi penting dalam memastikan proses pembinaan sekolah berjalan. Jika persoalan administratif terjadi secara berulang, pertanyaan publik kemudian mengarah pada efektivitas pengawasan di tingkat satuan pendidikan.

Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat juga didorong tidak tinggal diam. Fungsi pengawasan harus digunakan untuk memastikan apakah dugaan tersebut benar-benar terjadi, sejauh mana pembinaan telah dilakukan, dan apakah terdapat kelemahan sistem pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Aktivis muda Bandung Barat Endang Koswara menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada isu internal sekolah.

“Kalau memang ada kepala sekolah yang diduga tidak menjalankan ketentuan, periksa. Kalau pengawas bina mengetahui tetapi tidak melakukan pembinaan, evaluasi. Kalau Dinas Pendidikan mengetahui persoalan tetapi membiarkannya, itu juga harus dipertanyakan.”

Menurutnya, publik tidak membutuhkan saling lempar tanggung jawab. Yang dibutuhkan adalah audit, pemeriksaan dokumen, klarifikasi pihak terkait dan tindakan korektif apabila ditemukan pelanggaran.

“Jangan sampai pengawasan baru bergerak setelah muncul laporan masyarakat atau pemberitaan media. Pengawasan itu seharusnya mencegah persoalan, bukan sekadar datang setelah masalah membesar,” tegasnya.

Beni juga meminta DPRD melalui Komisi I melakukan pengawasan langsung dan meminta penjelasan resmi kepada Dinas Pendidikan serta pihak-pihak terkait mengenai pelaksanaan Permendagri Nomor 3 Tahun 2023 di sekolah negeri tingkat SD dan SMP.

Publik pada akhirnya menunggu satu hal sederhana: apakah aturan benar-benar ditegakkan, atau justru dugaan pelanggaran dibiarkan berjalan karena lemahnya fungsi pengawasan?

Pertanyaan tersebut kini menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Pendidikan, pengawas bina dan DPRD Kabupaten Bandung Barat.

Sebab dalam pengelolaan uang publik, tidak cukup hanya mengatakan sudah sesuai aturan. Dokumen dan pelaksanaannya harus dapat dibuktikan.

Hingga berita ini disusun, redaksi masih membuka ruang bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, pengawas bina, kepala sekolah yang disebut dalam pemberitaan, serta Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab atas berbagai dugaan maupun pertanyaan yang muncul terkait pengelolaan dana operasional satuan pendidikan.

Redaksi menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan upaya mendorong transparansi pengelolaan anggaran pendidikan. Dugaan yang disampaikan belum dapat dianggap sebagai fakta pelanggaran sebelum terdapat hasil pemeriksaan atau klarifikasi resmi dari pihak yang berwenang.

Setiap jawaban, bantahan, maupun klarifikasi dari pihak-pihak terkait akan diberikan ruang secara proporsional sesuai prinsip keberimbangan dan hak jawab.

Read More

SDN 1 Rancapanggung Sambut HUT RI ke-81 dengan Kreativitas, Sinergi Orang Tua dan Murid, serta Semangat Peduli Lingkungan

CILILIN, BANDUNG BARAT — Semangat kemerdekaan terasa berbeda di SDN 1 Rancapanggung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekolah tersebut menggelar berbagai kegiatan yang memadukan kemeriahan, kreativitas, nasionalisme, kebersamaan, serta kepedulian terhadap lingkungan.

Di bawah kepemimpinan Kepala SDN 1 Rancapanggung, Aziz Ismail, M.Pd., kegiatan peringatan kemerdekaan tidak hanya melibatkan guru dan siswa, tetapi juga memperlihatkan kolaborasi dan sinergi antara orang tua dengan anak-anaknya.

Keterlibatan orang tua menjadi bagian penting dalam mempersiapkan berbagai penampilan dan kreativitas siswa. Orang tua bersama murid saling bekerja sama dalam menyiapkan kostum, mendukung penampilan, serta memberikan ruang bagi anak-anak untuk menunjukkan kreativitas dan keberanian mereka.

Sinergi tersebut terlihat jelas dalam kegiatan fashion show kreatif, ketika siswa tampil mengenakan busana yang dibuat dari berbagai bahan sederhana dan barang bekas.

Kantong plastik, kardus bekas, ranting pohon, daun kering, serta berbagai material yang tersedia di lingkungan sekitar dimanfaatkan dan diolah menjadi kostum yang unik dan menarik.

Bahkan, ranting dan daun yang telah jatuh dianyam serta dirangkai sedemikian rupa hingga menjadi bagian dari pakaian. Kreativitas tersebut tidak hanya menghasilkan busana yang menarik, tetapi juga mengandung pesan tentang pentingnya mengurangi limbah dan memanfaatkan kembali barang yang masih memiliki nilai guna.

Kolaborasi Orang Tua dan Murid Jadi Kekuatan

Kegiatan HUT RI ke-81 di SDN 1 Rancapanggung menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara sekolah, orang tua, dan peserta didik.

Orang tua tidak hanya hadir sebagai penonton, tetapi turut memberikan dukungan dan berkolaborasi dalam proses kreativitas anak. Sementara para siswa mendapatkan pengalaman berharga tentang kerja sama, tanggung jawab, keberanian tampil, dan pentingnya menghargai dukungan keluarga.

Sinergi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan karakter tidak hanya berlangsung di dalam ruang kelas. Ketika sekolah, guru, orang tua, dan murid bergerak bersama, kegiatan sederhana dapat menjadi pengalaman pendidikan yang penuh makna.

Selain fashion show, berbagai perlombaan turut memeriahkan kegiatan, di antaranya tarik tambang, balap kelereng, lomba kerupuk, serta permainan tradisional lainnya.

Para guru juga ikut ambil bagian dengan mengenakan cosplay atau kostum bertema pahlawan dan tokoh nasional. Penampilan tersebut semakin menambah semarak suasana sekaligus menjadi media untuk menanamkan semangat nasionalisme dan mengenalkan nilai perjuangan kepada para siswa.

Kepala SDN 1 Rancapanggung Aziz Ismail, M.Pd., bersama jajaran guru menunjukkan bahwa peringatan HUT RI dapat menjadi ruang untuk membangun kebersamaan dan karakter peserta didik.

Melalui kegiatan tersebut, nilai gotong royong, kreativitas, kepedulian lingkungan, nasionalisme, serta sinergi antara orang tua dan anak dapat tumbuh secara bersamaan.

Perayaan HUT RI ke-81 di SDN 1 Rancapanggung akhirnya bukan sekadar kegiatan perlombaan, tetapi menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan seluruh warga sekolah.

Sekolah, orang tua, dan murid bersinergi dalam satu semangat: merayakan kemerdekaan, membangun karakter, dan menyiapkan generasi Indonesia yang kreatif serta peduli terhadap lingkungan.

SDN 1 Rancapanggung — Sekolah Berprestasi, Siswa Berkarakter, Indonesia Maju. **Red

Read More

CFD Desa Mandalawangi DIPADATI RIBUAN PENGUNJUNG, LAPAK UMKM TEMBUS 500 LEBIH

Bandung Barat, Mediasuratkabarumum.com – Car Free Day (CFD) di Desa Mandalawangi, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, kembali berlangsung semarak pada Minggu, 16 Agustus 2026.

Pelaksanaan, CFD ini dipadati pengunjung dari berbagai lapisan masyarakat. Kehadiran masyarakat yang membludak menjadi bentuk apresiasi terhadap perkembangan Persatuan Pedagang dan upaya pemberdayaan UMKM di wilayah Cipatat.

*Dihadiri Anggota DPRD dan Tokoh Ormas*

Pelaksanaan CFD Tagog - Kiara mendapat perhatian penuh dari berbagai elemen di Bandung Barat. 

Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat Komisi III Fraksi PDIP, Iwan Ridwan, bersama Ketua Forum Ormas dan OKP Cipatat, Isep Darmawan yang akrab disapa Agil, hadir langsung meninjau lokasi.

Semula Wakil Bupati Bandung Barat juga dijadwalkan hadir. Namun karena berhalangan ada kegiatan lain, kehadirannya ditunda. "Insya Allah kunjungan Wakil Bupati akan diagendakan pada Minggu depan," ujar panitia.

*Jumlah Pedagang Tembus 500 Lapak*

Berdasarkan data panitia, jumlah pedagang pada CFD ini telah mencapai *lebih dari 500 lapak*. Angka tersebut terus meningkat dibanding minggu sebelumnya.

Panitia memprediksi pada minggu-minggu mendatang akan terjadi lonjakan signifikan seiring bertambahnya pedagang baru yang ingin bergabung.

*Diramaikan Senam dan Jalan Santai HUT RI ke-81*

Rangkaian CFD minggu ini juga dimeriahkan dengan *Senam Bersama* dan *Gerak Jalan Santai* untuk umum. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Ketua Forum RW Desa Mandalawangi sekaligus Ketua RW 03, Syafrizal, S.Pd., M.M.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan *Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81*.

*Berjalan Aman dan Kondusif*

Secara keseluruhan pelaksanaan Pasar Minggu Pagi CFD Mandalawangi berjalan aman, tertib, dan kondusif. Hal ini tidak terlepas dari kerjasama seluruh pihak, mulai dari panitia, aparat keamanan, pedagang, hingga masyarakat.

(Tatng)

Read More

Polsek Padalarang Tertibkan Knalpot Brong, Razia Akan Digelar Rutin

PADALARANG, Mediasuratkabarumum.com — Penggunaan kendaraan bermotor dengan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis kembali menjadi perhatian kepolisian. Selain berpotensi mengganggu ketertiban berlalu lintas, suara bising yang ditimbulkan juga dikeluhkan karena dapat mengganggu kenyamanan masyarakat di lingkungan sekitar.

Menyikapi persoalan tersebut, Polsek Padalarang melakukan penertiban terhadap kendaraan roda dua yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi atau yang umum disebut knalpot brong. Sabtu, 14/8/2026

Langkah tersebut tidak hanya diarahkan untuk melakukan penindakan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya kepolisian memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menggunakan kendaraan sesuai ketentuan.

Di bawah kepemimpinan Kapolsek Padalarang Kompol Kusmawan, S.H., M.H., M.M., jajaran Polsek Padalarang menegaskan bahwa penertiban knalpot tidak sesuai spesifikasi akan dilakukan secara berkelanjutan.

Bukan Sekadar Razia, Polisi Dorong Kesadaran Pengendara

Panit Lantas Polsek Padalarang, Ibtum Shofa, mengatakan kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan yang berkaitan dengan kepolisian, lalu lintas, dan lingkungan hidup, serta arahan pimpinan untuk menertibkan kendaraan dengan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi.

“Penindakan kami lakukan sesuai aturan dari Undang-Undang Lalu Lintas, Lingkungan Hidup maupun Undang-Undang Kepolisian. Ada juga penegasan dari pimpinan untuk melakukan penertiban kendaraan yang knalpotnya tidak sesuai spek,” ujar Ibtum.

Menurutnya, penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi bukan hanya persoalan teknis kendaraan. Kebisingan yang ditimbulkan dapat menjadi gangguan bagi masyarakat dan berpotensi memunculkan keberatan dari warga.

Karena itu, kepolisian menempatkan edukasi sebagai bagian penting dalam kegiatan penertiban.

“Kita berharap ini menjadi edukasi. Menggunakan kendaraan harus aman dan nyaman, termasuk bagi lingkungan. Jangan sampai suara knalpot justru menimbulkan gangguan atau protes dari masyarakat,” katanya.

Razia Knalpot Brong Akan Dilakukan Rutin

Polsek Padalarang memastikan kegiatan penertiban tidak berhenti pada satu kali pelaksanaan. Pemeriksaan terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi direncanakan menjadi kegiatan rutin.

“Rencananya secara rutin, tentunya. Karena ini untuk menertibkan pengendara, khususnya roda dua yang menggunakan knalpot tidak sesuai spek,” jelas Ibtum.

Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pemeriksaan kendaraan dan mengambil tindakan terhadap knalpot yang dinilai tidak sesuai spesifikasi.

Untuk pelaksanaan saat ini, kepolisian menerapkan mekanisme Surat Penyerahan dari pemilik kendaraan (STP), bukan sistem tilang.

Knalpot hasil penertiban kemudian diamankan oleh kepolisian untuk proses lebih lanjut dan direncanakan dimusnahkan serta disetorkan ke Polres.

Motor Tidak Otomatis Ditahan

Polsek Padalarang juga menjelaskan bahwa pemilik kendaraan masih dapat mengambil kendaraannya dengan memenuhi ketentuan yang diberikan petugas.

Kendaraan dapat diambil setelah pemilik membawa dan memasang kembali knalpot standar atau knalpot yang sesuai dengan spesifikasi kendaraan.

“Motor silakan bisa diambil, yang penting knalpot standar atau sesuai speknya bisa dipasang kembali,” kata Ibtum.

Artinya, fokus penertiban diarahkan pada pengembalian kendaraan kepada kondisi yang sesuai ketentuan. Namun, apabila pemilik belum memiliki knalpot standar untuk dipasang kembali, kendaraan untuk sementara dapat ditahan sampai persyaratan tersebut dipenuhi.

Polisi Siapkan Edukasi Berkelanjutan

Penertiban di lapangan juga akan diikuti dengan langkah preventif. Polsek Padalarang akan mengerahkan personel pembinaan masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada warga mengenai aturan berlalu lintas dan kelayakan kendaraan.

“Kami akan menurunkan personel yang bertugas di pembinaan masyarakat untuk menyampaikan pemahaman tentang aturan. Kendaraan maupun pengendaranya harus sesuai dengan ketentuan,” ujar Ibtum.

Edukasi tersebut diharapkan tidak hanya menyasar pengendara yang terkena pemeriksaan, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat secara lebih luas bahwa ketertiban lalu lintas merupakan tanggung jawab bersama.

Kapolsek Padalarang Dorong Warga Tertib Hukum

Kapolsek Padalarang Kompol Kusmawan, S.H., M.H., M.M., melalui jajaran Polsek Padalarang berharap masyarakat Padalarang dapat menjadi contoh dalam kepatuhan terhadap aturan lalu lintas maupun hukum.

“Harapan kami, warga masyarakat Padalarang menjadi masyarakat yang teladan, bisa memberikan contoh kepada siapa pun, tertib berlalu lintas, tertib hukum dan sadar terhadap aturan,” pungkasnya.

Penertiban knalpot tidak sesuai spesifikasi ini pada akhirnya bukan semata-mata tentang penindakan terhadap kendaraan, melainkan bagian dari upaya menciptakan ruang publik yang lebih aman, tertib dan nyaman.

Dengan rencana razia yang akan dilakukan secara rutin, kepolisian berharap penggunaan kendaraan di wilayah Padalarang semakin sesuai dengan ketentuan dan tidak menimbulkan gangguan kebisingan bagi masyarakat.

Read More

PPPK PARUH WAKTU MENUNGGU KEPASTIAN, GTKN SIAP TURUN KE JALAN

JAKARTA, Mediasuratkabarumum.com — Persoalan PPPK Paruh Waktu kembali menjadi sorotan. Di tengah berbagai arah kebijakan pembangunan pemerintah, ribuan guru dan tenaga kependidikan masih menunggu jawaban atas persoalan paling mendasar: kapan kepastian status dan masa depan pengabdian mereka diberikan?

GTK Nusantara (GTKN) menyampaikan penghormatan kepada Presiden Republik Indonesia atas pidato serta arah kebijakan pembangunan yang disampaikan. Namun, GTKN juga menyatakan kekecewaan mendalam karena persoalan penyelesaian PPPK, khususnya terkait keberlanjutan PPPK Paruh Waktu menuju penuh waktu, belum mendapatkan kejelasan yang diharapkan.

Bagi GTKN, persoalan tersebut bukan sekadar persoalan administrasi maupun perubahan status kepegawaian.

Ini menyangkut masa depan guru dan tenaga kependidikan yang telah bertahun-tahun mengabdi kepada negara.

Mereka berada di ruang kelas, mendampingi peserta didik, menjalankan administrasi sekolah, serta memastikan roda pendidikan tetap berjalan. Namun, setelah bertahun-tahun mengabdi, sebagian masih harus menghadapi ketidakpastian mengenai masa depan status kepegawaiannya.

GTKN menegaskan, PPPK Paruh Waktu tidak boleh menjadi status tanpa batas waktu. Pengabdian yang panjang, menurut GTKN, harus mendapatkan kepastian dan arah penyelesaian yang jelas.

20.000 ANGGOTA GTKN SIAP BERGERAK

GTKN menegaskan tetap mengedepankan dialog dan jalur konstitusional. Namun, apabila aspirasi tersebut tidak mendapatkan jawaban yang jelas dari pemerintah, sekitar 20.000 anggota GTKN menyatakan siap bergerak.

Aksi tersebut direncanakan berlangsung secara damai, tertib, dan konstitusional, termasuk menyiapkan aksi selama tiga hari di depan Istana Negara dan/atau DPR RI.

GTKN juga menyatakan kesiapan peserta aksi dengan tenda dan perbekalan selama kegiatan berlangsung.

Pesan yang dibawa GTKN dinilai sederhana:

Mereka tidak meminta keistimewaan. Mereka meminta kepastian.

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TAK CUKUP HANYA MEMBANGUN GEDUNG

GTKN juga mengingatkan pemerintah bahwa pembangunan pendidikan tidak cukup hanya diukur dari pembangunan infrastruktur.

Gedung sekolah, laboratorium, ruang kelas, dan berbagai fasilitas pendidikan memang penting. Namun, di balik seluruh infrastruktur tersebut terdapat guru dan tenaga kependidikan yang menjadi penggerak utama pendidikan.

Bangunan pendidikan boleh berdiri kokoh, tetapi pendidikan tidak akan berdiri tegak tanpa guru dan tenaga kependidikan yang sejahtera serta memiliki kepastian status.

Karena itu, GTKN meminta pemerintah tidak hanya memperhatikan pembangunan fisik pendidikan, tetapi juga memastikan kesejahteraan dan kepastian karier para pendidik serta tenaga kependidikan.

GTKN: KAMI BUKAN MENCARI KONFLIK

GTKN menegaskan bahwa langkah tersebut bukan ditujukan untuk menciptakan konflik dengan pemerintah.

Organisasi tersebut mengaku tetap membuka ruang dialog dan berharap persoalan PPPK Paruh Waktu dapat diselesaikan melalui komunikasi yang konstruktif.

Namun, jika aspirasi yang telah disampaikan berulang kali tidak memperoleh jawaban konkret, GTKN menyatakan siap membawa suara para guru dan tenaga kependidikan tersebut langsung ke pusat pemerintahan.

“Kami datang bukan untuk mencari keributan, tetapi untuk mencari kepastian.”

Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa perjuangan GTKN bukan semata-mata mengenai status administratif. Di balik persoalan PPPK Paruh Waktu terdapat masa depan ribuan guru, tenaga kependidikan, serta keluarga yang menggantungkan harapan pada kepastian pekerjaan dan pengabdian mereka.

Kini, perhatian diarahkan kepada pemerintah.

Apakah PPPK Paruh Waktu akan mendapatkan jalan menuju status penuh waktu dan kepastian masa depan, atau kembali harus menunggu tanpa batas waktu?

GTKN menyatakan masih menunggu jawaban pemerintah. Namun apabila kepastian tak kunjung diberikan, aksi di depan Istana Negara dan/atau DPR RI siap menjadi pilihan perjuangan berikutnya.

Sudah waktunya pengabdian dibayar dengan kepastian.

PPPK Paruh Waktu tidak boleh menjadi status tanpa batas waktu. ***Red 

Read More

Ketua Kwarcab Bandung Barat Ludi Awaludin Hadiri Pembukaan LT II Kwarran Ngamprah

NGAMPRAH, BANDUNG BARAT, MediaSuratKabarUmum.com — Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Bandung Barat, Ludi Awaludin, S.Ip., M.Si., menghadiri pembukaan Lomba Tingkat II (LT II) Kwarran Ngamprah Tahun 2026, yang digelar dalam rangkaian peringatan HUT Gerakan Pramuka ke-65. Kamis, 13/8/2026

Kegiatan yang berlangsung di kawasan wisata alam tersebut diikuti jajaran pembina dan anggota Gerakan Pramuka Kwarran Ngamprah. LT II menjadi salah satu wadah pembinaan untuk mengasah keterampilan, kedisiplinan, kemandirian, kreativitas serta jiwa kepemimpinan peserta didik.

Kehadiran Ketua Kwarcab Bandung Barat Ludi Awaludin menjadi bentuk dukungan terhadap pelaksanaan pembinaan kepramukaan di tingkat ranting. Gerakan Pramuka dinilai memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda agar memiliki semangat pengabdian, tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan serta masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, semangat kebersamaan dan kekompakan para pembina Pramuka turut mewarnai pelaksanaan kegiatan. LT II tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga menjadi sarana pendidikan nonformal yang mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong dan sportivitas.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian Peringatan HUT Pramuka ke-65 Kwarran Ngamprah Tahun 2026, dengan mengusung semangat “Satyaku Kudarmakan, Darmaku Kubaktikan.”

Melalui pelaksanaan LT II, diharapkan para peserta mampu mengembangkan potensi diri serta mengimplementasikan nilai-nilai Tri Satya dan Dasa Darma Pramuka dalam kehidupan sehari-hari.

Momentum HUT Pramuka ke-65 diharapkan semakin memperkuat komitmen seluruh jajaran Gerakan Pramuka di Kabupaten Bandung Barat dalam membina generasi muda yang berkarakter, tangguh, mandiri dan siap mengabdi bagi masyarakat, bangsa dan negara. ***Red 

Read More

GAJI PPPK PARUH WAKTU KBB OKTOBER–DESEMBER JADI SOROTAN, FGTK: JANGAN PANIK, TAPI WAJIB DIKAWAL!

BANDUNG BARAT, mediasuratkabarumum.com — Keresahan guru dan tenaga kependidikan (tendik) yang masuk dalam skema PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Bandung Barat kembali mencuat. Isu yang beredar bukan hanya menyangkut keberlanjutan SK, tetapi juga kabar mengenai anggaran penghasilan untuk Oktober, November dan Desember 2026.

Di tengah isu tersebut, muncul pula informasi mengenai Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 198 Tahun 2026 yang disebut berkaitan dengan alokasi keuangan untuk Kabupaten Bandung Barat.

Dalam dokumen keuangan pemerintah pusat, muncul angka Rp8.606.411.000 untuk Kabupaten Bandung Barat. Nilainya tentu bukan angka kecil.

Namun, bagi FGTK Kabupaten Bandung Barat, kemunculan angka tersebut justru harus menjadi bagian yang dikawal dan dipastikan peruntukannya, bukan langsung disimpulkan sebagai anggaran gaji PPPK Paruh Waktu.

FGTK: JANGAN PANIK, TAPI JANGAN DIAM

Ketua FGTK Kabupaten Bandung Barat, Riki Triyadi, meminta para guru dan tendik PPPK Paruh Waktu tidak langsung panik menghadapi berbagai informasi yang beredar.

Menurutnya, FGTK masih melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, BKPSDM, serta DPRD Kabupaten Bandung Barat, termasuk Komisi I dan Komisi II, untuk mendapatkan kepastian mengenai keberlanjutan PPPK Paruh Waktu.

“Jangan panik dulu. Kami dari FGTK Bandung Barat masih terus berkoordinasi dengan Disdik, BKPSDM, DPRD Komisi I dan Komisi II terkait perpanjangan SK PPPK Paruh Waktu,” ujar Riki.

Berdasarkan informasi yang diterima FGTK dari BKPSDM, proses keberlanjutan PPPK Paruh Waktu saat ini masih on progress.

“Intinya masih dalam skema perpanjangan PPPK Paruh Waktu dan sedang disusun secara administratif,” jelasnya.

Artinya, sampai saat ini guru dan tendik diminta tidak mengambil kesimpulan bahwa PPPK Paruh Waktu akan dihentikan hanya berdasarkan isu yang beredar.

GAJI OKTOBER–DESEMBER: INI YANG HARUS DIPASTIKAN

Di sisi lain, persoalan yang paling ditunggu para guru adalah kepastian penghasilan untuk Oktober, November dan Desember 2026.

Kabar mengenai relokasi anggaran membuat sebagian guru bertanya-tanya: bagaimana nasib pembayaran penghasilan PPPK Paruh Waktu pada tiga bulan terakhir tahun 2026?

Pertanyaan tersebut dinilai wajar. Sebab, menyangkut hak penghasilan ribuan guru dan tendik yang selama ini menjalankan tugas pelayanan pendidikan.

Karena itu, FGTK Bandung Barat mendorong agar persoalan anggaran tersebut dibuka secara terang dan dikomunikasikan secara jelas kepada para guru.

MUNCUL ANGKA RP8,606 MILIAR, FGTK DORONG DIKAWAL

Selain isu gaji, perhatian juga tertuju pada informasi mengenai KMK Nomor 198 Tahun 2026.

Angka Rp8.606.411.000 disebut muncul dalam dokumen keuangan pemerintah pusat untuk Kabupaten Bandung Barat.

Nilai tersebut cukup besar dan tentu menarik perhatian publik, khususnya para guru dan tendik yang sedang menunggu kepastian mengenai penghasilan mereka.

Namun, kemunculan angka Rp8,606 miliar tersebut tidak boleh serta-merta disebut sebagai anggaran gaji PPPK Paruh Waktu tanpa adanya penjelasan resmi mengenai nomenklatur dan peruntukannya.

Justru di sinilah pentingnya pengawalan.

Angkanya harus dibaca, peruntukannya harus jelas, mekanismenya harus terang, dan penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

FGTK Bandung Barat mendorong pemerintah daerah bersama DPRD memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak terjadi ruang spekulasi yang akhirnya membuat guru semakin resah.

DPRD SEBELUMNYA SEBUT GAJI 2026 AMAN

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat, Hj. Enur Julaeha, sebelumnya juga memberikan pernyataan terkait keresahan PPPK Paruh Waktu.

Sebagaimana diberitakan RMOLJabar, DPRD menyatakan bahwa gaji PPPK Paruh Waktu untuk tahun 2026 masih aman dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih sanggup membayarnya.

Pernyataan tersebut tentu menjadi kabar yang menenangkan.

Namun, bagi FGTK, pernyataan tersebut tetap perlu diikuti dengan kepastian administratif dan penganggaran, khususnya untuk pembayaran Oktober, November dan Desember 2026.

FGTK: GURU BUTUH KEPASTIAN, BUKAN KABAR YANG BIKIN RESAH

Riki Triyadi menegaskan bahwa FGTK Bandung Barat akan terus mengawal persoalan ini.

Menurutnya, guru tidak membutuhkan kepanikan, tetapi membutuhkan kepastian yang bersumber dari data dan keputusan resmi.

“Kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Jangan panik, tetapi juga jangan diam. Informasi yang berkaitan dengan hak guru harus kita kawal bersama agar semuanya jelas,” tegas Riki.

FGTK Bandung Barat juga meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan secara transparan mengenai status perpanjangan SK PPPK Paruh Waktu, sumber dan mekanisme pembayaran penghasilan Oktober–Desember 2026, serta kejelasan peruntukan anggaran yang berkaitan dengan KMK Nomor 198 Tahun 2026.

Sebab, angka miliaran rupiah bukan sekadar angka di atas dokumen. Di baliknya ada hak, ada kepentingan pelayanan publik, dan ada ribuan guru yang menunggu kepastian. ***Red

Jangan panik. Tapi wajib dikawal.

Read More

DEDI BAMBANG SUJANA RESMI PIMPIN KWARRAN CIPATAT, SAATNYA BUKTIKAN KERJA NYATA

Cipatat, MediaSuratKabarUmum.com — Dedi Bambang Sujana resmi terpilih sebagai Ketua Kwartir Ranting (Kwarran) Gerakan Pramuka Cipatat melalui Musyawarah Ranting (Musran) Tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (8/8/2026).

Terpilihnya Dedi Bambang Sujana membawa mandat baru sekaligus tanggung jawab besar untuk melanjutkan roda organisasi Gerakan Pramuka di Kecamatan Cipatat. Kepemimpinan baru diharapkan mampu memperkuat pembinaan, membangun soliditas organisasi, serta menghadirkan program yang benar-benar memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat.

Pesan tegas datang dari Acep Agus Z, S.Pd.I., mantan Ketua Kwarran Pramuka Cipatat. Ia menyampaikan ucapan selamat kepada Dedi Bambang Sujana sekaligus berharap ketua terpilih mampu menjalankan amanah organisasi dengan baik.

“Alhamdulillah, Musran Cipatat berjalan lancar. Selamat buat Kak Dedi Bambang Sujana yang telah terpilih sebagai Ketua Kwarran yang baru. Semoga amanah dan mampu membawa Pramuka Cipatat semakin maju, solid, dan lebih bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Acep Agus Z.

Menurut Acep, setelah kepemimpinan baru ditetapkan, pekerjaan organisasi justru baru dimulai. Musran tidak boleh berhenti sebagai agenda pergantian kepemimpinan atau seremoni organisasi semata.

Ia menegaskan, ketua terpilih harus mampu menerjemahkan mandat Musran ke dalam kerja nyata, program yang jelas, serta pembinaan yang berkelanjutan.

“Setelah Musran selesai, tidak boleh berhenti pada seremoni. Sekarang waktunya bekerja, menyusun program, memperkuat pembinaan dan menunjukkan hasil nyata,” tegasnya.

Acep juga berharap seluruh unsur Gerakan Pramuka di Kecamatan Cipatat, mulai dari pembina, pelatih, gugus depan hingga anggota, dapat bersatu dan memberikan dukungan terhadap kepemimpinan Dedi Bambang Sujana.

Menurutnya, soliditas menjadi modal penting agar Kwarran Cipatat mampu bergerak lebih aktif dan terarah dalam menjalankan fungsi pembinaan generasi muda.

Musran Gerakan Pramuka Kwarran Cipatat Tahun 2026 sendiri berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Cipatat pada Sabtu, 8 Agustus 2026. Forum tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan arah organisasi dan keberlanjutan kepemimpinan Gerakan Pramuka di tingkat ranting.

Dengan ditetapkannya Dedi Bambang Sujana sebagai ketua baru, Kwarran Cipatat memasuki babak kepemimpinan berikutnya. Tantangan ke depan adalah bagaimana mandat tersebut diwujudkan menjadi organisasi yang semakin solid, aktif, disiplin, dan berkarakter.

Mandat sudah diberikan. Kepemimpinan sudah ditetapkan. Kini saatnya Dedi Bambang Sujana bersama seluruh jajaran Kwarran Cipatat membuktikan kerja nyata. ***Red

Read More

Wacana Penggunaan DAU untuk Gaji PPPK Tuai Sorotan, GKTN Minta Pemerintah Pusat Tanggung Jawab Penuh

JAKARTA, Mediasuratkabarumum.com – Wacana pemerintah yang akan memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan guru paruh waktu menuai kritik dari kalangan pemerhati pendidikan dan tenaga kependidikan. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi membebani keuangan daerah serta mengurangi anggaran pembangunan sektor pendidikan.

Dana Alokasi Umum selama ini menjadi salah satu instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan pelayanan publik, termasuk pembangunan dan rehabilitasi sekolah, pengadaan sarana pembelajaran, serta peningkatan kualitas pendidikan. Karena itu, pengalihan fungsi DAU untuk membayar gaji ASN dikhawatirkan akan berdampak pada menurunnya kualitas layanan pendidikan di daerah.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal GKTN, Ratna, menyatakan pihaknya mendukung penuh peningkatan kesejahteraan guru PPPK maupun tenaga honorer. Namun, menurutnya, pembiayaan gaji PPPK seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan dibebankan kepada pemerintah daerah melalui DAU.

"Saya sangat menyayangkan. Menambah dana DAU untuk membayar gaji PPPK dan guru paruh waktu itu sama saja memindahkan beban negara ke pundak daerah. DAU adalah uang untuk membangun sekolah, membeli buku, dan memperbaiki ruang kelas. Kalau habis untuk gaji, lalu anak-anak kita mau belajar pakai apa?" ujar Ratna.

Ia menegaskan, pemerintah pusat tidak boleh melepaskan tanggung jawab atas kebijakan pengangkatan PPPK.

"Kalau pemerintah mau mengangkat PPPK, maka tanggung jawab pembiayaan gajinya harus sepenuhnya dari APBN, bukan mengorbankan dana pembangunan daerah," tegasnya.

Ratna menilai, apabila pembiayaan gaji PPPK dipaksakan melalui DAU, kondisi fiskal pemerintah daerah akan semakin tertekan dan berpotensi menghambat berbagai program pembangunan.

"Ini bukan solusi. Ini hanya memindahkan masalah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jangan sampai demi membayar gaji, sekolah tidak bisa dibangun, dan demi guru, murid justru menjadi pihak yang dirugikan," katanya.

Sebagai solusi, GKTN mengusulkan agar pemerintah terlebih dahulu melakukan pemetaan kebutuhan guru berdasarkan skala prioritas, memastikan anggaran gaji PPPK bersumber dari APBN, serta memberikan kepastian status kepegawaian secara jelas.

"Kami tidak menolak guru sejahtera. Yang kami tolak adalah mekanisme pembiayaannya yang membebani daerah. Jika dipaksakan melalui DAU, daerah akan semakin tercekik dan kualitas pendidikan dikhawatirkan terus menurun," pungkas Ratna. ***Red

Read More

Penantian Panjang Berbuah Hasil, SDN Cadas Leueur Mulai Direhabilitasi, Dua Ruang Kelas hingga Ruang Kepala Sekolah Diperbaiki

BOGOR, mediasuratkabarukum.com – Setelah bertahun-tahun menanti perbaikan, SD Negeri Cadas Leueur yang berlokasi di Jalan Antam Pongkor KM 07, Cadas Leueur, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akhirnya mulai merealisasikan program rehabilitasi bangunan sekolah. Tahap awal pekerjaan difokuskan pada dua ruang kelas, satu ruang guru, dan satu ruang kepala sekolah yang selama ini membutuhkan penanganan agar kembali layak digunakan sebagai sarana pendidikan.

Kepala SD Negeri Cadas Leueur, Juju Juariah, S.Pd., M.M., menyampaikan rasa syukur atas dimulainya rehabilitasi tersebut. Menurutnya, bantuan ini merupakan jawaban atas harapan seluruh warga sekolah yang telah lama menantikan adanya perbaikan fasilitas pendidikan.

"Kami sangat bersyukur karena ini adalah penantian yang cukup lama dari warga SDN Cadas Leueur. Alhamdulillah sekarang sudah terealisasi. Meskipun untuk anggaran dan rincian lainnya belum ada kejelasan sepenuhnya, yang terpenting sudah ada aksi nyata. Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah dan pihak Dinas Pendidikan yang cepat tanggap langsung turun tangan," ujar Juju.

Ia menjelaskan, rehabilitasi meliputi perbaikan atap, dinding, lantai, serta sejumlah bagian bangunan yang mengalami kerusakan. Dengan adanya perbaikan tersebut, proses pembelajaran diharapkan dapat berlangsung lebih aman, nyaman, dan kondusif bagi siswa maupun tenaga pendidik.

Meski demikian, Juju mengakui sekolah yang dipimpinnya masih menghadapi keterbatasan ruang belajar. Kondisi lahan sekolah yang sempit membuat penambahan ruang kelas secara horizontal tidak memungkinkan.

Karena itu, pihak sekolah berharap pemerintah tetap memberikan dukungan melalui program pembangunan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan ruang belajar di masa mendatang.

"Sebetulnya kami masih kekurangan ruang kelas. Harapan kami ke depan, mudah-mudahan bantuan ini terus berlanjut, baik dari DAK maupun APBD, sehingga kami dapat memiliki ruang kelas bertingkat. Mengingat lahan sekolah yang terbatas, pembangunan secara vertikal menjadi solusi agar kebutuhan ruang belajar dapat terpenuhi dan anak-anak bisa belajar dengan lebih nyaman," ungkapnya.

Menurut Juju, pembangunan ruang kelas bertingkat menjadi solusi paling ideal mengingat keterbatasan lahan yang dimiliki sekolah. Ia berharap rehabilitasi yang kini berjalan menjadi awal dari peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di SD Negeri Cadas Leueur.

Dengan dimulainya proyek rehabilitasi tersebut, pihak sekolah optimistis kualitas layanan pendidikan akan semakin meningkat. Fasilitas yang lebih layak diharapkan mampu mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan representatif bagi seluruh peserta didik, sekaligus menjadi wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bogor. ***Red/Kus

Read More

Sinergi Polri dan Media Diperkuat, Komisaris Agista Media Citra Terima Penghargaan dari Kapolres Cianjur

CIANJUR, mediasuratkabarumum.com – Sinergi antara Kepolisian Republik Indonesia dan insan media terus diperkuat dalam mendukung terciptanya keamanan, ketertiban, serta budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat. Berbagai bentuk kolaborasi kreatif yang mampu mengedukasi publik menjadi bagian penting dalam menyukseskan program-program kepolisian.

Sebagai bentuk apresiasi atas dukungan tersebut, Kapolres Cianjur memberikan penghargaan kepada Komisaris Agista Media Citra, H. Agus Ginanjar, S.E., atas dedikasi dan kontribusinya dalam mendukung Operasi Knalpot Brong melalui karya kreatif yang mengedukasi masyarakat.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Kapolres Cianjur, Dr. A. Alexander Yuriko Hadi, S.H., S.I.K., M.Si., M.M., M.HI., M.I.P., pada Rabu, 29 Juli 2026.

H. Agus Ginanjar memperoleh apresiasi atas keberhasilannya menghadirkan Master Limbad dalam kampanye Operasi Knalpot Brong, sekaligus menciptakan lagu bertema Pengabdian Polri yang diikutsertakan dalam perlombaan memperingati Hari Bhayangkara ke-80.

Karya tersebut dinilai mampu menjadi media edukasi yang efektif dalam menyampaikan pentingnya tertib berlalu lintas, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan kendaraan sesuai ketentuan, serta memperkuat citra Polri sebagai institusi yang humanis dan dekat dengan masyarakat.

H. Agus Ginanjar menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterimanya. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh keluarga besar Agista Media Citra untuk terus menghadirkan karya-karya positif yang mendukung program kepolisian.

"Penghargaan ini bukan hanya untuk saya pribadi, tetapi juga menjadi semangat bagi keluarga besar Agista Media Citra untuk terus bersinergi dengan Polri dalam menyampaikan edukasi dan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat," ujar H. Agus Ginanjar.

Ia berharap kolaborasi yang telah terjalin antara Polri, media, dan seluruh elemen masyarakat dapat terus ditingkatkan sehingga mampu melahirkan berbagai inovasi edukatif yang mendukung terciptanya keamanan, ketertiban, dan keselamatan berlalu lintas di Kabupaten Cianjur. ***Red 

Read More

Selama Masa Transisi Kepemimpinan, Berbagai Program BAZNAS Kabupaten Cianjur Ditutup Untuk Sementara.

Cianjur, mediasuratkabarumum.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cianjur mengumumkan penutupan sementara seluruh program dan layanan pengajuan bantuan selama masa transisi kepemimpinan.

Demikian disampaikan Wakil Ketua IV BAZNAS Kabupaten Cianjur, H. Hilman Saukani, M.Pd. menjelaskan terkait pelaksanaan program kerja BAZNAS dimasa transisi.

H.Hilman mengatakan, program yang saat ini masih berjalan adalah Program Sehat dan Program Ibnu Sabil. Sementara itu, program lainnya yang dihentikan sementara sampai proses transisi kepengurusan tuntas.

" Selama masa transisi kepemimpinan, program yang masih berjalan hanya Program Sehat dan Program Ibnu Sabil, dan program yang lainnya ditutup sementara," katanya. Selasa 07/07/2026.

Kata H.Hilman, kebijakan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan proses administrasi dan penataan internal menjelang pergantian kepengurusan BAZNAS periode berikutnya.

Program yang dihentikan sementara, yakni program bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, modal usaha serta program pendistribusian dan pendayagunaan zakat lainnya.

H.Hilman menjelaskan, langkah ini sifatnya sementara dan tujuannya untuk memastikan proses pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik seusai masa transisi benar-benar tuntas.

"Selama masa transisi kepemimpinan ini, seluruh pengajuan program dihentikan sementara, kecuali program sehat dan ibnu sabil masih bisa dikayani. Nanti setelah masa transisi selesai, semua program akan kembali berjalan normal seperti sedia kala," paparnya.

H.Hilman menerangkan, bagi masyarakat yang sebelumnya telah mengajukan permohonan bantuan, diminta untuk bersabar, dan tunggu informasi terkait pembukaan layanan BAZNAS kembali.

Menurut H.Hilman, walaupun program layanan ditutup sementara, pengelolaan administrasi internal dan proses transisi kepemimpinan tetap berjalan sesuai peraturan yang berlaku." Ujarnya 

Hilman berharap, setelah masa transisi selesai, BAZNAS Cianjur dapat kembali menjalankan seluruh program pendistribusian zakat, infak, dan sedekah secara optimal dan permohonan dan pengajuan masyarakat kembali terlayani semuanya."ujarnya ( Hdi )

Read More

FGTK, GTKN, dan FAGAR Sepakati Tiga Tuntutan Strategis dalam Rakornas di DPR RI, Fokus Percepatan PPPK dan Sentralisasi Gaji

Jakarta, mediasuratkabarumum.com – Forum Guru dan Tenaga Kependidikan (FGTK) bersama Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional (GTKN) serta Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Kamis (9/7/2026). Kegiatan yang dihadiri sekitar 500 peserta dari berbagai daerah di Indonesia itu menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis terkait percepatan penyelesaian status kepegawaian PPPK Guru dan Tenaga Kependidikan.

Rakornas yang mengusung tema "Percepatan Peralihan PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu dan Sentralisasi Penggajian ke Pemerintah Pusat" tersebut dihadiri perwakilan DPR RI, Direktorat Jenderal GTK Kemendikdasmen, Kementerian PAN-RB, Kemendagri, Kementerian Keuangan, BKN, serta jajaran pengurus pusat FGTK, GTKN, dan FAGAR.

Dalam forum tersebut, FGTK, GTKN, dan FAGAR secara resmi menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah.

Tuntutan pertama adalah percepatan pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu yang ditargetkan selesai pada tahun 2026–2027. Organisasi guru meminta agar 947.421 PPPK Guru dan Tenaga Kependidikan yang telah terdata di BKN per 31 Desember 2025 dapat segera dialihkan tanpa tes ulang sebelum masa kontrak berakhir.

Merespons hal tersebut, Kementerian PAN-RB menyatakan akan mengkaji skema penyesuaian tanpa seleksi ulang dengan target penerbitan keputusan pada Triwulan III Tahun 2026. Sementara Direktorat Jenderal GTK menyatakan siap melakukan validasi data Dapodik sebagai dasar administrasi.

Tuntutan kedua menyangkut revisi KepmenPAN-RB Nomor 9 Tahun 2026, khususnya Pasal 24, 25, dan 26 mengenai pembiayaan PPPK. FGTK, GTKN, dan FAGAR menilai pembebanan gaji kepada pemerintah daerah menjadi kendala utama sehingga meminta pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan melalui APBN.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Keuangan mengakui adanya ketimpangan kemampuan fiskal antar daerah dan akan mengkaji sejumlah skema pembiayaan. Sementara Kemendagri menyatakan siap menerbitkan surat edaran guna memberikan kepastian hukum kepada pemerintah daerah selama proses peralihan berlangsung.

Tuntutan ketiga adalah sentralisasi penggajian seluruh ASN PPPK Guru dan Tenaga Kependidikan, baik Paruh Waktu maupun Penuh Waktu, agar dibayarkan langsung oleh pemerintah pusat melalui APBN.

Pimpinan DPR RI menyatakan dukungan terhadap usulan tersebut dan siap menginisiasi pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) sebagai dasar hukum sentralisasi penggajian. Kementerian Keuangan akan menghitung dampak fiskal kebijakan tersebut, sedangkan BKN siap menjadi validator data nasional apabila sistem penggajian dipusatkan.

Sebagai tindak lanjut Rakornas, disepakati pembentukan Tim Kerja Bersama yang melibatkan FGTK, GTKN, FAGAR, Kementerian PAN-RB, Kemendikdasmen, Kemendagri, Kementerian Keuangan, dan BKN. Tim tersebut ditargetkan mulai bekerja dalam waktu 14 hari, termasuk menyusun draf kebijakan percepatan pengangkatan PPPK serta melakukan konsolidasi data di seluruh Indonesia.

Rakornas ini menjadi momentum penting bagi FGTK, GTKN, dan FAGAR dalam memperjuangkan kepastian status kepegawaian, kepastian pembiayaan, serta pemerataan kesejahteraan bagi guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia. ***Red

Read More

GTKN dan FAGAR Desak Pemerintah Percepat Alih Status PPPK Guru dan Tendik serta Sentralisasi Penggajian

Jakarta, mediasuratkabarumum.com – Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional (GTKN) bersama Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR) menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah dalam Forum Group Discussion (FGD) dan Rapat Koordinasi Nasional yang digelar di Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Forum yang dihadiri sekitar 500 pengurus GTKN dari berbagai daerah di Indonesia tersebut mengangkat tema "Merumuskan Kebijakan Terintegrasi Bagi Penguatan Status Kepegawaian, Kesehatan, dan Transportasi Karier Guru serta Tenaga Kependidikan."

Sekretaris Jenderal GTKN, Ratna, bersama Ketua Umum FAGAR, Mo'al, menegaskan bahwa perjuangan organisasi difokuskan pada percepatan penyelesaian status kepegawaian guru dan tenaga kependidikan PPPK serta pemerataan kesejahteraan melalui kebijakan pemerintah pusat.

Tuntutan pertama yang disampaikan adalah percepatan peralihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu bagi guru dan tenaga kependidikan yang telah terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN). GTKN meminta proses tersebut diselesaikan sebelum masa kontrak berakhir pada tahun 2026/2027 tanpa tes ulang dan tanpa digabungkan dengan peserta seleksi PPPK tahap berikutnya.

GTKN juga meminta pemerintah memperjelas implementasi PermenPAN-RB Nomor 9 Tahun 2026, khususnya Pasal 24, 25, dan 26 yang mengatur mekanisme pembiayaan PPPK. Menurut GTKN, pembebanan anggaran kepada pemerintah daerah menjadi salah satu penyebab lambatnya proses pengangkatan PPPK di sejumlah daerah.

Selain itu, GTKN dan FAGAR mendesak agar sistem penggajian seluruh ASN PPPK Guru dan Tenaga Kependidikan, baik PPPK Paruh Waktu maupun PPPK Penuh Waktu, disentralisasikan ke pemerintah pusat melalui APBN. Langkah tersebut dinilai akan menciptakan keadilan serta menghilangkan kesenjangan kemampuan fiskal antar daerah.

Menanggapi aspirasi tersebut, perwakilan Kementerian PAN-RB menyatakan akan mengkaji skema percepatan peralihan tanpa tes ulang dengan memanfaatkan data BKN sebagai dasar utama. Sementara itu, Kementerian Keuangan akan mengkaji berbagai skema pembiayaan, dan DPR RI menyatakan siap mengawal pembahasan regulasi apabila diperlukan sebagai dasar hukum sentralisasi penggajian.

Sebagai tindak lanjut, forum menyepakati pembentukan tim kerja bersama yang melibatkan GTKN, Kementerian PAN-RB, Kemendikdasmen, Kemendagri, Kementerian Keuangan, dan BKN untuk mempercepat penyusunan kebijakan terkait percepatan alih status PPPK serta sistem penggajian yang lebih berkeadilan.

GTKN berharap hasil Rakornas dan FGD di DPR RI ini dapat menjadi langkah nyata pemerintah dalam memberikan kepastian status kepegawaian, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat pengembangan karier guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia. ***Red

Read More

Ketua BOOMS Bandung Barat Didin "Kopral" Soroti Buruknya Kondisi Gedung Pemkab, Pertanyakan Anggaran PemeliharaanBandung Barat,

Bandung Barat, Mediasuratkabarumum.com – Ketua BOOMS (Barisan Ormas, OKP, Mahasiswa, dan LSM) Bandung Barat, Didin yang akrab disapa "Kopral", melontarkan kritik keras terhadap kondisi Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang dinilainya semakin memprihatinkan dan jauh dari standar kantor pemerintahan yang layak.

Menurut Didin, kondisi lingkungan perkantoran, khususnya di sekitar Gedung D, dipenuhi rumput liar yang menjulang tinggi hingga terlihat dari lantai atas. Ia menilai keadaan tersebut mencerminkan lemahnya perhatian pemerintah terhadap pemeliharaan aset daerah.

"Ini bukan sekadar persoalan rumput yang tinggi, tetapi menyangkut kepedulian pemerintah terhadap aset milik daerah. Kalau memang anggaran pemeliharaan ada, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana realisasinya sehingga kondisi kantor bisa terbengkalai seperti ini," tegas Didin.

Ia menyebut wajah pusat pemerintahan Kabupaten Bandung Barat saat ini tidak mencerminkan lingkungan pelayanan publik yang bersih, tertata, dan nyaman. Bahkan, menurutnya, suasana kompleks perkantoran lebih menyerupai kawasan yang tidak terawat.

Selain kondisi lingkungan, Didin juga menyoroti fasilitas toilet di Gedung A, B, C, dan D yang dinilai sudah tidak layak digunakan. Ia mengaku menemukan toilet dengan kondisi kumuh, dinding menguning, saluran air yang kurang baik, serta menimbulkan bau tidak sedap.

"Fasilitas dasar seperti toilet seharusnya menjadi perhatian utama. Jika kebersihan lingkungan kerja saja tidak mampu dijaga, bagaimana masyarakat bisa yakin terhadap kualitas pelayanan yang diberikan?" ujarnya.

Didin meminta Bupati Bandung Barat agar tidak hanya menerima laporan dari bawahannya, tetapi turun langsung meninjau kondisi riil di lapangan untuk melihat berbagai persoalan yang terjadi di kompleks perkantoran pemerintah.

Ia juga mendesak OPD yang memiliki kewenangan dalam pemeliharaan gedung dan lingkungan segera melakukan pembenahan secara menyeluruh agar wajah pusat pemerintahan kembali menjadi representasi pelayanan publik yang bersih, nyaman, dan bermartabat.

"Kami akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial. Jangan sampai kantor pemerintahan menjadi simbol pembiaran. Pemerintah harus memberi contoh dalam menjaga aset daerah dan menghadirkan lingkungan pelayanan yang layak bagi masyarakat," pungkas Didin ***Red 

Read More

Diduga Kembali Edarkan Obat Keras Golongan G, Toko di Kampung Cikuya Tuai Sorotan Warga

Subang | Mediasuratkabarumum.com – Sebuah toko yang diduga menjual obat keras golongan G secara bebas tanpa resep dokter di Kampung Cikuya, Desa Neglasari, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, kembali menjadi perhatian masyarakat. Toko tersebut diduga kembali beroperasi meski sebelumnya pernah dilakukan tindakan penegakan hukum dengan pemasangan garis polisi (police line).

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga sekitar, toko tersebut diduga telah beberapa kali menjadi sasaran penindakan. Namun, setiap kali dilakukan penutupan, aktivitas penjualan diduga kembali berlangsung tidak lama kemudian.

Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku prihatin dan mempertanyakan efektivitas penindakan terhadap dugaan peredaran obat keras tersebut.

"Kami sangat resah. Obat-obatan seperti tramadol, trihexyphenidyl (trihex), dan eximer diduga dijual secara bebas tanpa resep dokter. Padahal toko ini pernah dipasang garis polisi, tetapi tidak lama kemudian kembali buka dan beroperasi," ungkapnya.

Warga berharap aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan menyeluruh untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum dalam aktivitas toko tersebut. Mereka juga meminta agar penindakan dilakukan secara tegas dan berkelanjutan apabila terbukti terjadi pelanggaran, sehingga peredaran obat keras tanpa izin tidak kembali terulang.

Masyarakat menilai peredaran obat keras golongan G tanpa pengawasan tenaga medis berpotensi membahayakan kesehatan serta rawan disalahgunakan, khususnya oleh kalangan remaja. Karena itu, pengawasan terhadap distribusi obat-obatan yang seharusnya hanya dapat diperoleh dengan resep dokter diharapkan dapat diperketat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun instansi terkait mengenai dugaan kembali beroperasinya toko tersebut. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Jurnalistik. ***Red

Read More

HUT Bhayangkara ke-80 Jadi Momentum Polsek Cibeber Pererat Sinergi dengan Masyarakat

Mediasuratkabarumum.com ||Cianjur – Polsek Cibeber sukses menggelar malam puncak syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 di Alun-alun Cibeber, Kabupaten Cianjur, Rabu (1/7/2026) malam. Kegiatan yang berlangsung meriah tersebut menjadi penutup rangkaian peringatan HUT Bhayangkara yang sebelumnya diisi dengan berbagai perlombaan olahraga, seni, budaya, dan hiburan rakyat.

Ratusan warga memadati lokasi acara dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hingga selesai. Malam puncak dimeriahkan dengan penampilan seni budaya, hiburan masyarakat, serta penyerahan hadiah kepada para juara turnamen bola voli tingkat Kecamatan Cibeber dan Festival Pencak Silat tingkat Kabupaten Cianjur.

Kapolsek Cibeber, Kompol Tio, mengatakan seluruh kegiatan mengusung tema "Polri untuk Masyarakat" sebagai wujud nyata penguatan sinergi antara Polri dan masyarakat.

"Dalam rangka HUT Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, kami melaksanakan berbagai kegiatan sesuai tema Polri untuk Masyarakat. Kami menggelar turnamen bola voli tingkat Kecamatan Cibeber yang diikuti perwakilan dari 18 desa. Selain itu, kami juga menyelenggarakan Festival Pencak Silat tingkat Kabupaten Cianjur yang diikuti 24 paguron dengan total 287 peserta. Alhamdulillah seluruh rangkaian berjalan sukses, dan malam ini menjadi penutup melalui acara syukuran yang dihadiri Forkopimcam, tokoh masyarakat, alim ulama, serta masyarakat Kecamatan Cibeber," ujar Kompol Tio.

Ia menilai tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan besarnya potensi Kecamatan Cibeber di bidang olahraga, seni, dan budaya. Menurutnya, momentum HUT Bhayangkara menjadi sarana mempererat hubungan emosional antara Polri dengan masyarakat.

"Kami akan terus membangun sinergi bersama Forkopimcam, tokoh masyarakat, para ulama, dan seluruh elemen masyarakat. Polri hadir untuk melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat," tambahnya.

Tidak hanya sukses sebagai penyelenggara berbagai kegiatan HUT Bhayangkara, Polsek Cibeber juga terus menunjukkan komitmennya dalam membina generasi muda melalui program pembinaan olahraga karate yang dibimbing langsung oleh personel Polsek Cibeber.

Program pembinaan tersebut berhasil mengukir prestasi di tingkat nasional dengan meraih 10 medali emas dan 8 medali perunggu pada ajang Piala Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) yang diselenggarakan di Jakarta beberapa waktu lalu.

"Kami memiliki binaan olahraga karate yang rutin berlatih setiap hari Sabtu di halaman Polsek Cibeber. Latihan juga dilaksanakan setiap hari Minggu di beberapa lokasi, mulai dari Lapangan Pasirmunding hingga Desa Salamnunggal. Seluruh pembinaan dilakukan langsung oleh anggota Polsek Cibeber," pungkas Kompol Tio.

Keberhasilan penyelenggaraan rangkaian HUT Bhayangkara ke-80 sekaligus prestasi atlet karate binaan menjadi bukti nyata komitmen Polsek Cibeber dalam memperkuat kedekatan dengan masyarakat, sekaligus mendukung pengembangan potensi generasi muda melalui kegiatan positif di bidang olahraga, seni, dan budaya. ***Red/Iduy

Read More

Dugaan Jalur Khusus SPMB di SMAN 1 Padalarang Belum Terjawab, Pihak Sekolah Masih Belum Berikan Klarifikasi

Mediasuratkabarumum.com || Bandung Barat – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026 di SMAN 1 Padalarang menjadi sorotan setelah muncul dugaan adanya jalur khusus dalam proses penerimaan peserta didik baru yang diduga melibatkan permintaan sejumlah uang agar calon murid dapat diterima di sekolah tersebut. Selasa, 30/6/2026

Informasi tersebut diperoleh tim awak media dari beberapa narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan. Berdasarkan keterangan para narasumber, dugaan praktik tersebut disebut terjadi dalam proses SPMB di SMAN 1 Padalarang. Namun demikian, hingga saat ini informasi tersebut masih sebatas dugaan dan belum dapat dipastikan kebenarannya karena belum ada hasil pemeriksaan maupun putusan dari instansi yang berwenang.

Sebagai bentuk pelaksanaan fungsi kontrol sosial serta mengedepankan prinsip keberimbangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, tim awak media telah berupaya melakukan konfirmasi langsung kepada Kepala Sekolah maupun Ketua Panitia SPMB SMAN 1 Padalarang.

Namun, berdasarkan hasil konfirmasi di lapangan, wartawan yang datang ke lingkungan sekolah diarahkan oleh petugas keamanan (security) agar terlebih dahulu membuat janji apabila ingin bertemu dengan Kepala Sekolah maupun Ketua Panitia SPMB. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan ataupun klarifikasi resmi dari pihak SMAN 1 Padalarang terkait dugaan yang berkembang.

Belum adanya klarifikasi resmi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Sejumlah warga berharap pihak sekolah segera memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi yang dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap pelaksanaan SPMB.

Masyarakat juga berharap Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dapat memberikan perhatian terhadap informasi yang berkembang. Apabila nantinya terdapat laporan resmi yang disertai bukti awal yang cukup, masyarakat meminta agar dilakukan pemeriksaan secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pelaksanaan SPMB sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 yang menekankan prinsip transparansi, objektivitas, akuntabilitas, keadilan, serta melarang adanya pungutan maupun praktik yang bertentangan dengan ketentuan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus dilaksanakan secara adil dan tidak diskriminatif.

Apabila di kemudian hari terbukti melalui proses pemeriksaan dan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap terdapat penyalahgunaan kewenangan atau penerimaan uang secara melawan hukum, maka penanganannya dapat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hingga berita ini dipublikasikan, tim awak media tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Kepala Sekolah SMAN 1 Padalarang, Ketua Panitia SPMB, maupun pihak terkait lainnya untuk menyampaikan hak jawab dan hak klarifikasi. Apabila klarifikasi resmi diterima, media akan memuatnya sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang sesuai amanat Undang-Undang Pers. ***Red

Read More