Bandung Barat, Mediasuratkabarumum.com – Ketua BOOMS (Barisan Ormas, OKP, Mahasiswa, dan LSM) Bandung Barat, Didin yang akrab disapa "Kopral", melontarkan kritik keras terhadap kondisi Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang dinilainya semakin memprihatinkan dan jauh dari standar kantor pemerintahan yang layak.
Menurut Didin, kondisi lingkungan perkantoran, khususnya di sekitar Gedung D, dipenuhi rumput liar yang menjulang tinggi hingga terlihat dari lantai atas. Ia menilai keadaan tersebut mencerminkan lemahnya perhatian pemerintah terhadap pemeliharaan aset daerah.
"Ini bukan sekadar persoalan rumput yang tinggi, tetapi menyangkut kepedulian pemerintah terhadap aset milik daerah. Kalau memang anggaran pemeliharaan ada, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana realisasinya sehingga kondisi kantor bisa terbengkalai seperti ini," tegas Didin.
Ia menyebut wajah pusat pemerintahan Kabupaten Bandung Barat saat ini tidak mencerminkan lingkungan pelayanan publik yang bersih, tertata, dan nyaman. Bahkan, menurutnya, suasana kompleks perkantoran lebih menyerupai kawasan yang tidak terawat.
Selain kondisi lingkungan, Didin juga menyoroti fasilitas toilet di Gedung A, B, C, dan D yang dinilai sudah tidak layak digunakan. Ia mengaku menemukan toilet dengan kondisi kumuh, dinding menguning, saluran air yang kurang baik, serta menimbulkan bau tidak sedap.
"Fasilitas dasar seperti toilet seharusnya menjadi perhatian utama. Jika kebersihan lingkungan kerja saja tidak mampu dijaga, bagaimana masyarakat bisa yakin terhadap kualitas pelayanan yang diberikan?" ujarnya.
Didin meminta Bupati Bandung Barat agar tidak hanya menerima laporan dari bawahannya, tetapi turun langsung meninjau kondisi riil di lapangan untuk melihat berbagai persoalan yang terjadi di kompleks perkantoran pemerintah.
Ia juga mendesak OPD yang memiliki kewenangan dalam pemeliharaan gedung dan lingkungan segera melakukan pembenahan secara menyeluruh agar wajah pusat pemerintahan kembali menjadi representasi pelayanan publik yang bersih, nyaman, dan bermartabat.
"Kami akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial. Jangan sampai kantor pemerintahan menjadi simbol pembiaran. Pemerintah harus memberi contoh dalam menjaga aset daerah dan menghadirkan lingkungan pelayanan yang layak bagi masyarakat," pungkas Didin ***Red
0 comments:
Posting Komentar