JAKARTA, Mediasuratkabarumum.com — Persoalan PPPK Paruh Waktu kembali menjadi sorotan. Di tengah berbagai arah kebijakan pembangunan pemerintah, ribuan guru dan tenaga kependidikan masih menunggu jawaban atas persoalan paling mendasar: kapan kepastian status dan masa depan pengabdian mereka diberikan?
GTK Nusantara (GTKN) menyampaikan penghormatan kepada Presiden Republik Indonesia atas pidato serta arah kebijakan pembangunan yang disampaikan. Namun, GTKN juga menyatakan kekecewaan mendalam karena persoalan penyelesaian PPPK, khususnya terkait keberlanjutan PPPK Paruh Waktu menuju penuh waktu, belum mendapatkan kejelasan yang diharapkan.
Bagi GTKN, persoalan tersebut bukan sekadar persoalan administrasi maupun perubahan status kepegawaian.
Ini menyangkut masa depan guru dan tenaga kependidikan yang telah bertahun-tahun mengabdi kepada negara.
Mereka berada di ruang kelas, mendampingi peserta didik, menjalankan administrasi sekolah, serta memastikan roda pendidikan tetap berjalan. Namun, setelah bertahun-tahun mengabdi, sebagian masih harus menghadapi ketidakpastian mengenai masa depan status kepegawaiannya.
GTKN menegaskan, PPPK Paruh Waktu tidak boleh menjadi status tanpa batas waktu. Pengabdian yang panjang, menurut GTKN, harus mendapatkan kepastian dan arah penyelesaian yang jelas.
20.000 ANGGOTA GTKN SIAP BERGERAK
GTKN menegaskan tetap mengedepankan dialog dan jalur konstitusional. Namun, apabila aspirasi tersebut tidak mendapatkan jawaban yang jelas dari pemerintah, sekitar 20.000 anggota GTKN menyatakan siap bergerak.
Aksi tersebut direncanakan berlangsung secara damai, tertib, dan konstitusional, termasuk menyiapkan aksi selama tiga hari di depan Istana Negara dan/atau DPR RI.
GTKN juga menyatakan kesiapan peserta aksi dengan tenda dan perbekalan selama kegiatan berlangsung.
Pesan yang dibawa GTKN dinilai sederhana:
Mereka tidak meminta keistimewaan. Mereka meminta kepastian.
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TAK CUKUP HANYA MEMBANGUN GEDUNG
GTKN juga mengingatkan pemerintah bahwa pembangunan pendidikan tidak cukup hanya diukur dari pembangunan infrastruktur.
Gedung sekolah, laboratorium, ruang kelas, dan berbagai fasilitas pendidikan memang penting. Namun, di balik seluruh infrastruktur tersebut terdapat guru dan tenaga kependidikan yang menjadi penggerak utama pendidikan.
Bangunan pendidikan boleh berdiri kokoh, tetapi pendidikan tidak akan berdiri tegak tanpa guru dan tenaga kependidikan yang sejahtera serta memiliki kepastian status.
Karena itu, GTKN meminta pemerintah tidak hanya memperhatikan pembangunan fisik pendidikan, tetapi juga memastikan kesejahteraan dan kepastian karier para pendidik serta tenaga kependidikan.
GTKN: KAMI BUKAN MENCARI KONFLIK
GTKN menegaskan bahwa langkah tersebut bukan ditujukan untuk menciptakan konflik dengan pemerintah.
Organisasi tersebut mengaku tetap membuka ruang dialog dan berharap persoalan PPPK Paruh Waktu dapat diselesaikan melalui komunikasi yang konstruktif.
Namun, jika aspirasi yang telah disampaikan berulang kali tidak memperoleh jawaban konkret, GTKN menyatakan siap membawa suara para guru dan tenaga kependidikan tersebut langsung ke pusat pemerintahan.
“Kami datang bukan untuk mencari keributan, tetapi untuk mencari kepastian.”
Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa perjuangan GTKN bukan semata-mata mengenai status administratif. Di balik persoalan PPPK Paruh Waktu terdapat masa depan ribuan guru, tenaga kependidikan, serta keluarga yang menggantungkan harapan pada kepastian pekerjaan dan pengabdian mereka.
Kini, perhatian diarahkan kepada pemerintah.
Apakah PPPK Paruh Waktu akan mendapatkan jalan menuju status penuh waktu dan kepastian masa depan, atau kembali harus menunggu tanpa batas waktu?
GTKN menyatakan masih menunggu jawaban pemerintah. Namun apabila kepastian tak kunjung diberikan, aksi di depan Istana Negara dan/atau DPR RI siap menjadi pilihan perjuangan berikutnya.
Sudah waktunya pengabdian dibayar dengan kepastian.
PPPK Paruh Waktu tidak boleh menjadi status tanpa batas waktu. ***Red
